 |
| SIMBOLIS: Sekda Kota Banjarbaru H Said Abdullah bersama Pemkab lainya di Kalsel saat menerima penghargaan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang diberikan oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar - Foto Dok mediacenter.banjarbarukota.go.id |
TOPRILIS.COM, KALSEL- Pemko Banjarbaru menyabet dua kategori penghargaan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan SAKIP yang diberikan oleh Pemprov Kalsel.
Pemberian penghargaan itu berlangsung saat agenda Rakornis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel, Kamis (9/3/2023) di Gedung Idham Chalid, di Banjarbaru.
Adapun dua kategori penghargaan yang diraih Pemko Banjarbaru ialah Penerapan Reformasi Birokrasi di Kalsel Tahun 2022 dengan torehan peringkat Terbaik 3, predikat B, nilai 66,14. Serta penghargaan dalam Pelayanan Publik dan MPP (Mal Pelayanan Publik) di Kalsel Tahun 2022 dengan predikat Terbaik 2.
Wali Kota Banjarbaru H.M. Aditya Mufti Ariffin yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru H Said Abdullah, berkesempatan menerima kedua plakat penghargaan yang diserahkan oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Termasuk membuktikan prosedur birokrasi di era kepemimpinan Aditya Mufti Ariffin yang semakin cepat, mudah dan mengurangi berbagai hambatan.
"Alhamdulillah, kita menerima 2 penghargaan sekaligus dari Pemprov Kalsel. Insya Allah kita akan berusaha lebih meningkatkan lagi. Terutama capaian SAKIP sebagaimana arahan bapak Wali Kota, target kita meraih predikat B maupun A," kata Sekda Kota Banjarbaru Said Abudllah.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, menyampaikan apresiasi atas komitmen bupati/walikota dan jajarannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Tak sampai disitu Gubenur Kalsel ucap Roy juga mendorong agar seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan memiliki MPP. Pasalnya ini sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.
"MPP dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui selain di Kota Banjarbaru, hingga saat ini hanya terdapat 4 daerah di Kalsel yang telah memiliki MPP. Yaitu di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar.
MPP Banjarbaru sendiri terbilang paling unggul dengan andilnya membantu torehan prestasi Pemko Banjarbaru di kancah nasional. Salah satunya ialah predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman RI atas tingginya kualitas pelayanan publik.(mediacenter.banjarbarukota.go.id/ar)