 |
| EKONOMI PASCA PANDEMI: Joint Press Conference Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023 -Foto dok kemenkeu.go.id |
TOPRILIS.COM, BALI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Bersama Gubernur Bank Indonesia Pery Warjiyo melaksanakan Joint Press Conference Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023 pada Kamis (31/03) di Bali. Pada kesempatan ini, Menkeu menyampaikan tentang hasil Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dan Gubernur Bank Sentral yang diselenggarakan di Bali pekan ini.
Saat ini dunia sedang menghadapi era ekonomi pasca-pandemi yang kompleks. Menkeu mengatakan bahwa Keketuaan ASEAN tahun ini diselenggarakan di lingkungan global yang menantang, termasuk risiko penurunan dari tekanan inflasi yang terus tinggi, ketidakpastian atas ketegangan di Eropa, fragmentasi geopolitik, kondisi pembiayaan global yang lebih ketat yang dapat memperburuk kesulitan utang, dan baru-baru ini beberapa bank runtuh di AS dan Eropa.
“Namun demikian, ASEAN tetap menjadi titik terang dan adanya stabilitas ekonomi dimana kawasan ini menawarkan prospek yang lebih menjanjikan dibandingkan prospek global yang lebih suram. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat untuk menahan risiko berkepanjangan yang dapat mengancam perekonomian daerah,” jelas Menkeu.
Menkeu melanjutkan bahwa titik terang di ASEAN ini menjadi highlight mengenai pentingnya tema Keketuaan tahun ini yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” Dengan tema ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa ASEAN tetap relevan, strategis, dan penting, yaitu ASEAN Matters. Sementara itu, Epicentrum of Growth berarti Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia.
Tema ini berisi tiga dorongan strategis, yaitu (1) pemulihan-pembangunan kembali; (2) ekonomi digital; dan (3) keberlanjutan. Prioritas tahun ini dirumuskan berdasarkan kesinambungan dan perubahan. Menkeu mengatatakan bahwa Keketuaan ASEAN fokus pada penyelesaian komitmen ASEAN yang ada seperti dalam cetak biru saat ini, sekaligus menekankan urgensi menyiapkan inisiatif baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkembang di kawasan dan dunia. Menurut Menkeu, prioritas untuk Keketuaan tahun ini tepat waktu dan sangat dibutuhkan dalam kondisi global yang sangat menantang saat ini.
“Dalam pertemuan hari ini kami berhasil menyelesaikan Pernyataan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pernyataan Bersama mencakup inisiatif yang muncul yang diusulkan dalam kerjasama sektor keuangan; kemajuan kerja komite kerja di bawah cetak biru saat ini serta pencapaian lain yang telah dicapai di bidang keuangan. Hal ini juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektoral untuk memperkaya proses kerjasama sektor keuangan,” lanjut Menkeu.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam Pernyataan Bersama tersebut antara lain usulan untuk membahas kerjasama antara otoritas keuangan dan kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan daerah. Ini bertujuan untuk menyelesaikan laporan tentang penilaian kesenjangan dan modalitas untuk penggunaan fasilitas keuangan regional - dana respons ASEAN COVID-19, dan dan untuk kesehatan masyarakat darurat Lainnya dan penanganan penyakit baru.
“Usulan kerjasama di bidang pembiayaan UMKM dan literasi keuangan digital juga menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan akses pembiayaannya,” tambah Menkeu.
Untuk menggali lebih dalam mengenai isu ini, seminar tentang Mendorong Inklusi dan Literasi Keuangan Digital untuk UMKM juga diadakan untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan praktik baik, serta menampilkan kebijakan, program, serta produk dan layanan untuk dipromosikan inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN.
Tentang ketahanan pangan, Menkeu mengatakan bahwa inisiatif kerjasama yang kuat dengan badan-badan sektoral ASEAN terkait akan fokus pada dukungan pembiayaan untuk mendorong kemakmuran dan stabilitas di kawasan. Hal ini akan berujung pada Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi.
Selain ketahanan pangan, AFMGM juga fokus pada kerja sama keuangan untuk mempromosikan perdagangan dan investasi yang mencakup perjanjian pajak bilateral dan penguatan kerja sama antara bea cukai dan otoritas pajak. Mekanisme keuangan ramah lingkungan khusus juga telah dibentuk di bawah Dana Infrastruktur ASEAN (AIF) untuk kawasan ini sebagai salah satu prioritas utama JMS untuk mendukung pendanaan iklim, menyediakan pendanaan, penataan proyek, pengetahuan dan pembangunan kapasitas untuk negara-negara ASEAN.
AFMGM juga membahas mengenai Taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan versi 2 yang merupakan taksonomi pertama di dunia yang mengakomodasi transisi energi sebagai kegiatan yang tergolong layak untuk dibiayai.
“Kami percaya bahwa hasil kerja kami akan menghasilkan keluaran yang nyata dan bermanfaat bagi kawasan dan negara-negara anggota. Kami sangat berharap dan percaya bahwa ASEAN akan terus “Matter” dan akan memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi global, dengan mempertahankan posisinya sebagai Epicentrum of Growth,” tutup Menkeu.(kemenkeu.go.id/gun)