 | |
| PEMBAHASAN RAPBN: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 -Foto dok kemenkeu.go.id |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (04/07/2023).
Rapat Paripurna kali ini beragendakan penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah dan para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) pun menyepakati angka-angka asumsi makro dan postur awal kebijakan fiskal untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBN 2024.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memaparkan kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2024 sebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%
- Laju inflasi 1,5-3,5%
- Nilai tukar Rupiah Rp 14.700-15.200/USD
- Tingkat Bunga SBN 10 tahun 6,49-6,91%
- Asumsi harga minyak mentah Indonesia 75-80 USD/barel
- Lifting minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel/hari
- Lifting gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak/hari.
Ia juga menjabarkan kesepakatan postur makro fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2024 (dalam % terhadap PDB):
- Pendapatan negara 11,88-12,38%
- Perpajakan 9,95-10,20%
- PNBP 1,92-2,16%
- Hibah 0,01-0,02%
- Belanja negara 14,03-15,01%
- Belanja pemerintah pusat 10,49-11,36%
- Transfer ke daerah 3,55-3,65%
- Keseimbangan primer 0,0035-(0,428)%
- Defisit (2,16)-(2,64)%
- Pembiayaan 2,16-2,64%
- Utang netto 2,46-3,41%
- Investasi netto (0,3)-(0,67)%
- Rasio utang 38,07-38,97
Menutup Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat mengatakan bahwa laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 yang telah dibahas di Banggar dan Komisi XI DPR tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan RAPBN 2024.(kemenkeu.go.id/gun)