 |
DISKUSI: Kegiatan sosialisasi dan diskusi publik yang digelar oleh Ombudsman dan DPR RI di Banjarmasin - Foto Dok Faisal |
TOPRILIS.COM, KALSEL- Ombudsman Republik Indonesia (RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI berkomitmen untuk mendorong pelayanan publik yang semakin baik di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi publik peningkatan akses pengaduan pelayanan publik yang digelar oleh Ombudsman RI berkolaborasi dengan DPR RI, Kamis (20/7/2023) di Hotel Royal Jelita Banjarmasin.
“Ada pun cara kita mendorong pelayanan publik yang semakin baik di Provinsi Kalsel, salah satunya adalah dengan terus memperkenalkan Ombudsman sebagai salah satu wadah pengaduan masyarakat Banua jika merasakan pelayanan administrasi publik yang kurang baik hingga melanggar aturan,” tegas Anggota Ombudsman RI Heri Susanto saat menjadi pembicara kegiatan.
Diakuinya masih banyak masyarakat Banua yang belum begitu mengenal fungsi dan tugas Ombudsman. Padahalnya perannya sangat vital untuk melakukan kroscek dan mendorong perbaikan layanan publik jika terjadi keluhan oleh masyarakat.
Selain kurangnya pengetahuan masyarakat Banua terhadap Ombudsman, masalah lainnya yang juga menjadi pekerjaan rumah pihaknya adalah kurangnya personil Ombudsman di daerah agar bisa mengeksekusi berbagai keluhan masyarakat terkait layanan publik yang dilaporkan.
“Kita memang terbatas dari sisi anggaran, sehingga kita tidak bisa mengadirkan Ombudsman hingga ke kabupaten dan kota. Walau begitu kita tetap berusaha, salah satunya dengan cara menggandeng berbagai pihak menjadi sahabat Ombudsman agar sama-sama bisa melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang ada di Banua,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Kalsel I Hj Aida Muslimah berkomitmen untuk terus membantu Ombudsman di Provinsi Kalsel agar semakin eksis kedepannya.
Bahkan dirinya berjanji akan rutin melibatkan Ombudsman dalam reses yang dilakukannya, agar dapat semakin dikenal oleh masyarakat terkait fungsi dan tugasnya.
“Kalau mereka dilibatkan saya juga mudah mengeksekusi berbagai keluhan yang terjadi di masyarakat terkait pelayanan publik. Karena hampir semua keluhan yang ada saat reses adalah masalah pelayanan publik dari instansi pemerintahan,” bebernya.
Kemudian dari sisi anggaran Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang agar anggaran Ombudsman semakin meningkat kedepannya.
“Karena harus kita akui tugas Ombudsman ini berat, karena pelayanan publik itu ada baik di tingkat nasional, daerah hingga desa yang menjadi skala terkecil. Kalau ini tidak didukung dengan anggaran yang cukup tentu nantinya fungsinya tidak akan berjalan optimal,” tukasnya.(sal/ar)