Polusi Udara Jakarta, Pengamat Kebijakan Publik Minta Pemerintah Fokus Pada Pemulihan Hutan dan Kawasan Hijau

 

WAWANCARA: Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo - Foto Dok Nett

TOPRILIS.COM, JAKARTA- Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo menilai polusi udara di Jakarta dengan indeks kualitas udara (AQI) mencapai diatas 170, dinilai sangat parah sehingga udara di Ibu Kota Jakarta sangat tidak layak saat ini. 

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2014-2019 tersebut, sangat disayangkan banyak pihak yang berkomentar tidak berdasarkan kajian dan analisa yang benar dan akurat, bahkan cenderung menyalahkan polusi kendaraan bermotor baik pribadi maupun publik sebagai penyebab polusi udara, sehingga muncul wacana kebijakan 4 in 1, perketatan uji emisi gas buang, bahkan muncul wacana mendorong ekosistem kendaraan listrik.

"Parahnya kebijakan panik dan sporadis bahkan muncul dari Pimpinan Daerah yang mewacanakan perijinan bangunan akan diperketat terutama perijinan high rise building. Selain itu warga pun malah di instruksikan untuk menggunakan sepeda untuk transportasi sehari-hari. Kemudian ada muncul juga wacana kebijakan kendaraan 2.400 cc harus menggunakan pertamax turbo, padahal pengaruh oktan hanya penyumbang terkecil dari kegagalan emisi gas buang yang sebagian besar sebenarnya akibat kondisi perawatan mesin dari kendaraan itu sendiri," kata Bambang Haryo.


BHS sapaan akrabnya yang lulusan Alumni ITS juga mengatakan, harusnya kita paham di setiap bulan Agustus pada saat musim kemarau panjang yang tidak ada hujan, mulai bulan Juni selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di Wilayah pesisir utara pulau Jawa, Jabotabek, Semarang dan bahkan Surabaya.

"Misalnya di Tahun 2015 terparah, 2019 dan 2023, semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan yang ada di Indoensia khususnya Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia," tambahnya.

"Karena itulah harusnya kita mengamati di bulan Agustus saat ini pada musim kemarau panjang, ada jutaan hektar hutan di Kalimantan, Sumatera bahkan di Jawa Barat yang mengalami kekeringan dan akhirnya terbakar akibat gesekan ranting dan lain lain. Kebakaran itu terlihat ada titik nyala api berskala kecil, menengah dan hebat. Ini semua bisa kita lihat di data BMKG, nyala titik api kebakaran disaat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 titik di Indonesia dan yang paling terparah adalah wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Wilayah Sumatera Selatan serta Lampung. Akibatnya mengakibatkan asap di wilayah tersebut sangat pekat jauh diatas wilayah Jabodebek. Bahkan sempat menganggu penerbangan pada saat pesawat akan mendarat dan terbang,” sambungnya.

Menurut mantan Ketua Komite Tetap Utilitas Umum KADIN bidang Infrastruktur tersebut, akibat arah angin yang saat ini berhembus dari barat ke timur agak ke selatan, maka asap - asap dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera tersebut memenuhi wilayah Jabotabek dan kota - kota pesisir utara Pulau Jawa. 

"Harusnya kita bisa mengamati dan menganalisa walaupun saat hari libur pekerja, kantor, pabrik, sekolah dan angkutan truk pun istirahat di wilayah Jakarta tetapi udara di Jakarta tetap tertutup kabut asap. Karena itulah ini sebenarnya masalah utamanya ada di kebakaran hutan yang harus segera ditanggulangi dengan baik," bebernya.

Bagi Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI itu, hal ini adalah tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang seharusnya dapat melakukan pencegahan kebakaran hutan dengan selalu menyiram hutan-hutan tropis pada saat musim kemarau panjang. Sehingga hutan - hutan kita tetap sehat dan hijau. 

"Seperti halnya di Negara Malaysia, dimana saat ini tidak satupun hutan di wilayah Malaysia yang ada titik nyala api karena hutannya sangat sehat dan cukup air. Dan Hutan yang sehat mempunyai daun yang mengandung 80% air, sehingga hutan tersebut tidak bisa terbakar dan bahkan dibakar," paparnya.

Apalagi lanjut founder BHS Peduli tersebut, Kementerian LHK sudah mendapatkan anggaran cukup besar sebesar Rp7,55 triliun dan pemerintah juga sudah melengkapi pesawat pemadam boeing 747 yang mampu membawa 24 ribu galon air, dimana mampu memadamkan dan sekaligus merawat lebih dari 100 ribu hektar hutan. Lalu ada juga 10 helikopter pemadam untuk pengeboman air (water bombing) dan bahkan juga dilengkapi penaburan garam untuk membuat hujan - hujan buatan. Harusnya semua itu digerakkan untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang selalu ada di musim kemarau panjang di bulan Juli-Agustus. 

"Bila semua perawatan hutan untuk pencegahan kebakaran dilakukan oleh kementerian LHK, maka akan mampu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang menjadi penyebab polusi udara yang ada di Jabotabek. Karena musim kemarau panjang masih terus berlanjut, maka sudah saatnya Kementerian LHK segera bergerak untuk melakukan perawatan sekaligus pemadaman hutan - hutan yang saat ini sedang terbakar dan sambil menunggu adanya musim hujan kembali," tuturnya.

"Jadi STOP mencari kambing hitam dari kendaraan bermotor baik privat maupun publik dan truk pengangkut logistik serta pabrik yang ada di Jakarta. Dan diharapkan segera lindungi warga di seluruh Indonesia dari asap kebakaran hutan," pungkasnya.(ar/gun)

Lebih baru Lebih lama