 |
| DISKUSI: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Hadi Rahman saat memimpin Rakor terkait posko aduan untuk penyaluran KUR bagi pelaku UMKM – Foto Dok Faisal |
TOPRILIS.COM, KALSEL- Guna mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mudah dan sesuai aturan, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara resmi membuka posko bersama pengaduan KUR bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Posko pengaduan ini sendiri juga di buka pada 9 perwakilan Ombudsman lainnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalsel.
“Melalui posko ini kami ingin membantu UMKM yang kesulitan atau dipersulit dalam mengakses layanan KUR. Karena KUR ini anggarannya berasal dari Pemerintah, maka wajib tentunya bagi kami untuk melakukan pengawasan agar penyalurannya bisa tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Kepala Ombusdman RI Perwakilan Provinsi Kalsel Hadi Rahman disela kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalsel dengan stakeholder yang terkait dengan KUR, Jumat (8/9/2023) di Banjarmasin.
Dalam kesempatan ini pihaknya mengungkapkan sudah mulai melakukan mitigasi terkait permasalahan penyaluran KUR yang ada dilapangan. Salah satunya pelaku UMKM yang kesulitan mengakses layanan KUR karena pernah memiliki kredit komersil atau terkait BI-Cheking. Lalu selanjutnya proses pengajuannya yang dianggap sebagian UMKM sulit dan panjang.
Ada juga masalah lainnya yaitu permintaan agunan tambahan hingga pembebanan asuransi yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian ada juga masalah lainnya yakni lokasi usaha yang jauh dari pusat kota, sehingga perbankan malas untuk melakukan pemantauan untuk mendapatkan KUR.
“Nah semua masalah itu bisa dilaporkan ke layanan ini. Intinya kita ingin menjembatani agar masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk mengakses KUR secara mudah dan sesuai aturan,” tegasnya.
Saat ini diakuinya sejak dibuka mulai 31 Agustus 2023 sampai 8 September 2023 sudah ada beberapa aduan terkait KUR yang masuk ke kanal pengaduan resmi pihaknya.
“Ini tentu akan kita pastikan untuk ditindaklanjuti agar kita penyaluran KUR ini dapat sesuai harapan dan mampu mendorong perekonomian daerah semakin maju kedepannya,” tambahnya.
Di Provinsi Kalsel sendiri penyaluran KUR pada 2023 ini sudah tembus hingga 3,5 Triliun Rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding wilayah Kalimantan lainnya.
“Ada pun untuk keseluruhan wilayah Kalimantan penyaluran KUR sudah menembus angka Rp10,10 Triliun Rupiah atau 6,83 persen secara nasional,” tukasnya.
Sekedar diketahui, dalam Rakor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalsel kali ini dihadiri oleh sejumlah pihak, mulai instansi pemerintahan terkait, kalangan perbankan daerah hingga nasional dan juga dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi pengusaha.(sal/ar)