 |
| PANJA BPIH: Raker Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (18/9/2023) -Foto dok kemenag.go.id |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M.
Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1444H /2023M.
"Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI akan membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M paling lambat akhir September 2023," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat membacakan kesimpulan rapat, Senin (18/9/2023).
Dalam rapat tersebut, juga disepakati agar dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M perlu memastikan calon jemaah haji lansia benar-benar mendapat pelayanan dengan dukungan infrastruktur dan sarana-prasarana haji yang ramah lansia.
"Perlu dikaji secara mendalam konsep istitha’ah kesehatan dengan cara melakukan tes kesehatan (screening) melalui Kementerian Kesehatan RI sebelum melakukan setoran pelunasan," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Dalam raker tersebut juga disepakati beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Pertama, memastikan kontrak yang detail, rinci dan jelas dalam melakukan kerjasama dengan pihak pemberi layanan untuk dijadikan pedoman bersama guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji.
Kedua, raker juga menyepakati perlunya upaya diplomasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait dengan haji non-kuota agar tidak melanggar hak-hak jemaah haji kuota.
Ketiga, peningkatan layanan konsumsi juga menjadi kesepakatan dalam raker yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini. Hal ini termasuk dalam penyediaan menu sarapan atau makan pagi lebih variatif dan tetap mengupayakan layanan konsumsi kepada jemaah baik sebelum maupun setelah Puncak Haji.
Keempat, meningkatkan layanan transportasi untuk bus sholawat, transportasi antar-kota, dan transportasi masyair (Armina).
"Jadi perlu adanya skema kedaruratan dalam pelaksanaan Puncak Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina)," kata Ashabul Kahfi.
Kelima, jika ada kuota tambahan, Pemerintah perlu melakukan kesepakatan MoU untuk memisahkan kuota haji reguler dan khusus serta meningkatkan porsi kuota penerbangan untuk maskapai penerbangan dalam negeri.
"Terakhir mengkaji masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi yang lebih singkat," tandasnya.
Rapat Kerja evaluasi haji 2023 ini dihadiri para pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI. Sementara dari Kemenag tampak hadir Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen PHU Hilman Latief dan jajaran, serta para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama.(kemenag.go.id/gun)