 |
| BEKERJA: Para buruh saat melakukan pekerjaan di pabrik - Foto Dok Nett |
TOPRILIS.COM, KALTIM- Pembahasan Upah Minimum Provinsi atau UMP Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dibahas bersama para pihak di akhir tahun ini.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kaltim juga mengaku perihal UMP tengah dibahas.
Pada Kamis (16/11/2023) juga terdapat informasi adanya rapat di kantor dinas terkait.
Saat dikonfirmasi, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi mengatakan bahwa hal tersebut memang sedang dibahas.
Meski tidak merinci detail kapan pembahasan akan kembali dilakukan bersama Dewan Pengupahan yang terdiri dari beberapa unsur stakeholder.
"(Soal UMP) Sedang dalam pembahasan," ujarnya, Kamis (16/11/2023).
"Kami masih menunggu data yang akan disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, setelahnya akan dibahas dalam rapat dewan pengupahan dan kami akan melaporkannya untuk mendapat penetapan dari Gubernur Kaltim," sambung Rozani.
Untuk saat ini UMP Kaltim berada pada kisaran Rp3,2 juta.
Besaran kenaikan UMP juga masih belum dibahas dan tidak langsung ikut kemauan dari pihak pekerja yang ingin adanya kenaikan kisaran 15 persen.
Karena ada formula yang harus diketahui berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.
Dua faktor utama ini akan dilihat, begitu juga inflasi yang tinggi.
"Tetapi, jika salah satu dari dua faktor ini ada yang rendah, kenaikan UMP tetap ada tetapi tidak tinggi (rendah)," sambungnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Salehuddin berharap agar UMP Kaltim di 2024 ada kenaikan.
Dirinya yakin bergabungnya sejumlah unsur dalam Dewan Pengupahan akan memberikan hasil terbaik sesuai dengan harapan para pekerja.
Serta meminta pembahasan pada Dewan Pengupahan dapat lebih cepat dalam menggodok besaran nilai UMP Kaltim 2024.
Melihat perputaran ekonomi di Kaltim yang mengalami peningkatan, tentunya Salehuddin berharap ada peningkatan terhadap kesejahteraan para pekerja atau buruh.
Dirinya juga berharap upah meningkat dan menciptakan keadilan untuk para masyarakat yang bekerja.
"Kita mengharapkan adanya keadilan bagi pekerja-pekerja kita, terutama mengenai upah ini," tegasnya.
"Untuk besarannya kami percayakan kepada Dewan Pengupahan, yang jelas mereka tentunya memiliki ketentuan dalam membahas," timpalnya lagi.
Baginya kondisi kenaikan pada bahan pokok dasar kebutuhan masyarakat, seharusnya dapat menjadi pertimbangan bakal terjadinya peningkatan UMP 2024 Kaltim.
"Trennya kita lihat tidak ada yang mengalami penurunan, justru mengalami kenaikan, maka dari itu kami harap adanya peningkatan pada UMP 2024," pungkasnya.(ags/ar)