 |
| WAWANCARA: Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono - Foto Dok Agustina |
TOPRILIS.COM, KALTIM- Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota, akan tetapi keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi faktor utama sehingga berjalan lamban.
Dikatakan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Nidya Listiyono, bahwa sokongan pemerintah pusat sangat diperlukan guna melakukan percepatan pembangunan dalam arti luas terutama infrasktruktur yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, seperti jalan berstatus pemerintah pusat banyak memerlukan perbaikan di sejumlah daerah, masih ada kawasan yang belum teraliri listrik PLN, dan masih banyak lainnya yang merupakan kewenangan pusat.
"Wilayah Kaltim ini luas sekali, pembangunan terus dilakukan secara bertahap karena anggaran juga terbatas, sebab itu diperlukan dukungan pemerintah pusat terlebih pada kawasan pedesaan dan perbatasan," sebutnya.
"Tentunya berharap APBN bisa bersinergi dengan APBD dalam membiayai program pembangunan. Efeknya luas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, banyaknya investasi yang masuk, hingga peningkatan SDM," tambahnya lagi.
Melalui komunikasi yang intensif maka potensi terjadinya ketidakselarasaran program dapat dihindari.
"Yaitu ketidak sesuaian kebutuhan Kaltim dengan program yang dianggarkan oleh pemerintah pusat," tukasnya.(ags/ar)