 |
| WAWANCARA: Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono - Foto Dok Nett |
TOPRILIS.COM, KALTIM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai upaya mencapai visi zero emisi karbon pada 2050.
Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono. Ia mengatakan, Kaltim memiliki potensi besar untuk memanfaatkan EBT, seperti energi surya, angin, air, dan biogas. Namun ia mengkritik bahwa pemerintah provinsi belum konsisten dalam membuat produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
"EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri," ujar Sapto yang juga politisi Partai Golkar.
Dirinya mencontohkan, bahwa biogas dapat dihasilkan dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri. Selain itu, biogas juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan.
"Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit. Mereka tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka," tuturnya.
Dirinya berharap bahwa pemerintah provinsi dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi. Ia juga meminta agar pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
"Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala," bebernya.
Selain itu ia juga menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim. Ia menginginkan agar setiap pergantian kepemimpinan di provinsi ini, tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang telah ditetapkan.
"Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim," tutupnya.(ags/ar)