 |
| DISKUSI: Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kanan) menyampaikan transisi energi melalui percepatan pengembangan energi terbarukan juga merupakan peluang bagi kita untuk membangun kapasitas nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan pada sesi talkshow bertajuk CEO Climate Talks: Transforming The Nation to Renewable di Pavilion Indonesia COP28, Dubai, Uni Emirat Arab - Foto Dok PLN UID Kalselteng |
TOPRILIS.COM, JAKARTA- PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam transisi energi kepada dunia di gelaran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties ke-28 (COP28) yang diselenggarakan pada 30 November - 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam konferensi tingkat global ini, PLN memaparkan skema Accelerating Renewable Energy Development (ARED) sebagai langkah agresif perseroan mendukung Pemerintah Indonesia mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.
President Designate for COP28 Sultan Ahmed Al Jaber menyampaikan, salah satu tantangan mitigasi perubahan iklim saat ini adalah implementasi nyata dari perjanjian dan komitmen berbagai negara terkait transisi energi. Untuk itu, pada perhelatan COP28 kali ini pihaknya akan menekankan realisasi komitmen tersebut.
"Kita menyadari semua persoalan krusial dalam mitigasi iklim saat ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Pada COP28 kali ini kami mendorong implementasi yang jelas terhadap semua roadmap yang telah disepakati sejak Paris Agreement 2014 silam," tegas Ahmed Al Jaber pada Opening Ceremony COP28, Kamis (30/11/2023).
Dirinya menambahkan, harus diakui bahwa banyak negara berkembang memiliki tantangan infrastruktur dan pendanaan untuk bisa menyamakan langkah dengan negara maju dalam transisi energi. Sehingga, komunitas global perlu membuat suatu kebijakan untuk mendorong transisi energi yang adil dan dapat diakses seluruh golongan.
"Kebijakan tersebut memerlukan regulasi, peningkatan kapasitas dan peluang. Jadi mereka semua bertemu satu sama lain. Sudah cukup banyak kekosongan dan saling tuding atas tanggung jawab ini," kata Ahmed Al Jaber.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya menyampaikan, keikustsertaan Indonesia dalam COP28 adalah untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam aksi perubahan iklim. Hingga tahun 2022 tercatat Indonesia telah mampu mereduksi emisi di sektor energi sebesar 716 juta ton CO2. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan berbagai aksi reduksi emisi sehingga mampu mencatatkan pengurangan emisi hingga mencapai 60%.
"Sekali lagi, saya tekankan bahwa pada COP28 prioritas kami adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi iklim Indonesia. Terutama untuk memastikan target reduksi emisi di tahun 2030, sehingga kami dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran penting dalam mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat," jelas Siti.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo selaku pembicara di sesi CEO Climate Talks di Indonesia Pavilion menyampaikan, perubahan iklim adalah persoalan global, karena 1 ton emisi CO2 di Dubai akan menimbulkan dampak kerusakan yang sama dengan 1 ton emisi CO2 di Jakarta. Maka, satu-satunya cara untuk terus maju adalah melalui kolaborasi.
Dirinya juga menegaskan bahwa transisi energi sangat penting dilakukan Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang pesat saat ini. Tujuannya, adalah untuk menyediakan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau.
"Transisi energi melalui percepatan pengembangan energi terbarukan juga merupakan peluang bagi kita untuk membangun kapasitas nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan," tegas Darmawan.
Dirinya mengatakan PLN telah merancang skema ARED untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 480 gigawatt (GW) pada tahun 2060. Bahkan dalam rencana penambahan kapasitas pembangkit PLN sampai tahun 2040, 75% akan berbasis EBT dan 25% berbasis pada gas.
ARED akan menjadi agregator utama PLN dalam melakukan inovasi teknologi ramah lingkungan. Inovasi ini dijalankan dari hulu hingga hilir, contohnya pembangunan Upper Cisokan pumped storage yang berkapasitas 1,040 MW dan PLTS Terapung Cirata yang berkapasitas 192 MWp di sektor pembangkitan.
Dari sisi transmisi, PLN merencanakan pembangunan green enabling trasnmission line yang didukung dengan smart grid. Darmawan menjelaskan, green enabling transmission line sangat krusial perannya untuk menyalurkan listrik dari lokasi sumber EBT yang terpisah dan terisolir ke pusat beban di kota-kota besar. Dirinya optimis upaya ini adalah jalan keluar untuk mengatasi mismatch beban antar pulau yang mencapai 33 GW.
"Mengapa kita perlu mengembangkan infrastruktur ini? Karena hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem PLN begitu listrik EBT yang memiliki karakter intermittent masuk. Hal ini sekaligus memungkinkan kami meningkatkan kapasitas sistem dalam menampung listrik EBT dari tenaga angin dan surya hingga 28 GW," tambahnya.
Sedangkan dari sisi distribusi PLN tengah menjalin kolaborasi untuk membangun pabrik solar PV, pasar karbon hingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.
Kemudian, untuk transisi energi di sektor transportasi, PLN telah menjalin kolaborasi dengan 23 partner industri otomotif. Targetnya, PLN bisa membangun 1.000 charging station dan 1.900 pusat penukaran baterai secepatnya sehingga mendorong pengurangan emisi dari sektor transportasi secara signifikan.
"Event seperti COP 28 ini memberi kita rasa bangga, meyakinkan kita bahwa komunitas global yang sebelumnya terfragmentasi telah bersatu. Di samping itu juga membuat kita percaya, apa pun tantangan yang ada di depan, kita mampu terus bergerak maju untuk memerangi perubahan iklim," pungkas Darmawan.
Tidak berbeda, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Simon Stiell memastikan COP 28 akan mengedepankan akses keadilan bagi seluruh umat manusia. Dirinya berpendapat agenda transisi energi mesti mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masing masing negara di dunia.
"Sebanyak 3,6 miliar orang rentan di seluruh dunia bergantung pada aksi iklim kita. Hal ini sekaligus membuka peluang dalam ekonomi hijau untuk menciptakan lapangan kerja baru, menjaga sekuritas energi, dan tentu saja memasok energi yang adil dan ramah terhadap lingkungan," tutup Simon.(rls/gun)