 |
| DISKUSI : Komiis IV DPRD Kalsel melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berenca (PPPAKB), di Jakarta, Senin (15/1/2024), Foto - Humas DPRD Kalsel |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (PPPAKB) Provinsi Kalsel untuk percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Kependudukan.
Sekretaris Komisi IV, Firman Yusi, setelah pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri RI, Senin (15/01/2024), menyampaikan fokus komisi pada lima pilar pembangunan kependudukan. Ini melibatkan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan data dan informasi kependudukan.
"Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang efektif berdampak luar biasa, bukan hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas dan ekonomi penduduk kita," ungkap Firman Yusi.
Politisi PKS ini menyatakan komitmen untuk segera berkoordinasi dengan Dinas PPPAKB Provinsi Kalsel guna mempersiapkan pembahasan Ranperda tentang Pembangunan Kependudukan. Upaya ini diharapkan selesai sebelum Pilkada serentak pada September 2024.
Suharyanto, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, menyambut baik kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD untuk mensukseskan kebijakan pembangunan. "Kita masih punya PR 5 pilar. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, kita bisa menyelesaikan 5 pilar ini dengan sebaik-baiknya," tambahnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Advokasi dan Informasi BKKBN Pusat, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, MPd., dan Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Drs. Munawar Asikin, S.Si, MSE.(rls/tiwi)