 |
| BOLEH MEMIHAK: Pernyataan Jokowi soal Presiden hingga menteri boleh memihak di Pilpres 2024 mendapatkan sorotan dari berbagai pihak - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan berkampanye selama masa pemilihan presiden (pilpres), selama berpedoman pada aturan kampanye, serta tidak menggunakan fasilitas negara.
Respons Jokowi itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal kritik terhadap menteri aktif namun menjadi bagian dari tim sukses salah satu paslon."Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi mengatakan presiden tak hanya berstatus sebagai pejabat publik, namun juga berstatus pejabat politik.
Keberpihakan Jokowi pada Pilpres 2024 sudah jadi sorotan publik sejak jauh hari seiring putranya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Gibran mendampingi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi.
Pernyataan Jokowi soal keberpihakan presiden di Pilpres kali ini pun menuai beragam respons dari sejumlah pihak.
Anies minta ahli hukum telaah
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta para ahli hukum tata negara menelaah pernyataan Jokowi tersebut.
Anies mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk menelaah apakah pernyataan Jokowi tersebut sejalan dengan ketentuan hukum berlaku atau tidak.
"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak karena negara kita diatur menggunakan hukum jadi kita rujuk pada aturan hukum," kata kata Anies di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mempersilakan masyarakat untuk bisa mencerna, menakar, atau menimbang pernyataan Jokowi ini.
"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," tuturnya.
Cak Imin prihatin marwah pemimpin bangsa terusik
Sementara cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku sedih karena Jokowi memberi sinyal memihak pada Pilpres 2024.
Imin berpendapat presiden adalah pimpinan tertinggi yang muruahnya harus dijaga. Dia khawatir keputusan Jokowi justru mengganggu hal itu.
"Saya sangat sedih ya mendengar Presiden akan kampanye, misalnya, itu pilihan Presiden yang memang hak beliau, tetapi kita ngeman, sayang. Kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu terganggu," kata Cak Imin di Pasuruan, Rabu (24/1).
Cak Imin pun menyerahkan persoalan ini kepada rakyat. Ia ingin rakyat menilai kepantasan Jokowi memihak dalam Pilpres 2024.
Selebihnya, Imin hanya menyarankan Jokowi cuti jika mengkampanyekan kandidat.
Ganjar lebih pilih nonton 'Musuh Bebuyutan'
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sementara itu menolak berkomentar soal pernyataan Jokowi
Ganjar lebih memilih untuk membahas pertunjukan teater 'Musuh Bebuyutan' dibintangi oleh Butet Kertaredjasa dan sejumlah seniman kenamaan lain yang baru saja ia saksikan bersama cawapresnya, Mahfud MD serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Halah nonton iki wae, kok (bahas) presiden," kata Ganjar di Taman Budaya Yogyakarta, Rabu (24/1) malam.
"Nggak, iki aja," kata Ganjar menjawab awak media yang kekeh menanyakan polemik presiden boleh berkampanye dan memihak.
Mahfud masih santai
Terpisah, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD santai menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal hak mengampanyekan peserta Pilpres 2024. Ia tidak menganggap pernyataan Jokowi membuat dinamika politik menjadi keruh.
"Enggak, kalau saya ndak keruh tuh. Malah sejuk ini di sini (ponpes)," ucap Mahfud di Pondok Pesantren Annur, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (24/1).
Mahfud yang juga Menko Polhukam biasa saja merespons pernyataan Jokowi tersebut. Semuanya kembali kepada keputusan Jokowi.
TKN Prabowo: keberpihakan itu sudah terjadi
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga tak mempermasalahkan hal itu. Juru Bicara TPN Chico Hakim menilai sikap Jokowi bahkan sudah terlihat sebelum menyatakan seorang presiden boleh memihak.
"Jadi tidak harus menunggu Presiden kampanye. Jadi sudah terjadi sekarang. Tapi enggak apa-apa. Ini sudah semakin jelas, semakin bagus buat kami sehingga jadi kalau pak presiden cuti mendukung salah satu calon ya silakan saja. Itu hak dia," ucap Chico saat dihubungi, Rabu (24/1).
Chico menilai pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye memang sesuai undang-undang.
Mengenai sikap Jokowi yang sebelumnya menyatakan aparatur negara harus netral, Chico menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
Ia menyatakan keberpihakan Presiden yang berdampak pada penggunaan infrastruktur negara untuk memenangkan capres tertentu sudah terlihat sejak lama. Mulai dari penggunaan fasilitas, dukungan oleh menteri, hingga pengerahan aparat.
"Sudah cukup bukti terjadi. Beberapa menteri menggunakan fasilitas negara untuk berkeliling. Bicara soal bansos dan banyak juga ketidaknetralan aparat yang kasar mata bisa dilihat. Dan kami juga melakukan pelaporan-pelaporan," imbuh Chico.
Terpisah, dua petinggi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung paslon nomor urut 2 di Pilpres 2024, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, secara terpisah menyatakan Presiden Jokowi sah berkampanye dan memihak di Pilpres 2024.
Ketum parpol pengusung Prabowo sambut positif
Airlangga menyakini bahwa Jokowi akan menentukan langkahnya mengenai hal tersebut.
"Ya tentu itu bapak presiden kan tentu akan punya langkah," ujar Airlangga di Hotel Prima, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1).
Menurut Airlangga, arah dukungan yang akan dipilih Jokowi selaras dengan paslon yang didukung Partai Golkar alias Prabowo-Gibran.
Bagi Airlangga, presiden yang juga warga negara memiliki hak konstitusional untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih. Ia menjelaskan bahwa para presiden yang pernah memimpin tanah air berbasis partai politik.
Senada, Zulkifli Hasan juga membela Jokowi yang punya hak kampanye dan berpihak di Pilpres 2024.
Menurut Zulhas, jabatan presiden maupun menteri merupakan jabatan politik sehingga siapapun yang menjabat sebagai pejabat publik berhak untuk memihak selama Pilpres.
"Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh. Bahkan presiden pertama kalau dia mau ke 2 dia maju sendiri boleh," kata Zulhas di Makassar, Rabu (24/1).
Meski demikian, menurut Zulhas, menteri yang ikut berkampanye selama musim Pilpres tidak boleh memakai fasilitas negara.
ada kesulitan untuk membedakan antara ranah privat dan ranah publik ketika presiden berkampanye dalam pemilu. Dia menyebut ranah ini sebagai 'ruang gelap' presiden.
Terlepas dari ragam respons tersebut, pakar politik menilai ada kesulitan untuk membedakan antara ranah privat dan ranah publik ketika presiden berkampanye dalam pemilu. Ranah ini disebut sebagai 'ruang gelap' presiden.(CNN Indonesia/elh)
Tags
Politika