Tanggapan dan Jawaban Pemda Terhadap 17 Raperda Pada Propemperda Tahun 2024

SAMBUTAN: Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah (Setda) Balangan, Akhmad Fauzi selaku perwakilan Bupati Balangan menyampaikan tanggapan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan - Foto Dok DPRD Balangan.

TOPRILIS.COM, KALSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna agenda tanggapan dan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balangan terhadap 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.

Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, kemarin Selasa (16/1/2024) yang dipimpin Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan dan dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah (Setda) Balangan, Akhmad Fauzi selaku perwakilan Bupati Balangan.

Dalam rapat paripurna itu, Bupati Balangan, H Abdul Hadi yang dibacakan oleh Fauzi sangat berharap Raperda yang disampaikan segara dibahas dan ia menginstruksikan kepada jajarannya agar selalu siap untuk melaksanakan rapat kerja guna penyempurnaan rancangan perda tersebut.

Dikatakan Bupati, bahwa semua pandangan dari fraksi-fraksi mengambil sudut pandang yang sangat positif terhadap Raperda yang telah diajukan.

”Baik yang terkait dengan potensi perekonomian daerah, sosial budaya, tata kelola Pemerintahan maupun pelayanan publik dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Balangan berharap dapat melaksanakan pembahasan terhadap Raperda yang disampaikan kali ini untuk mempertajam dan menyempurnakannya agar menunjukkan bahwa Raperda ini sesuai dengan kebutuhan daerah.

”Baik untuk saat ini, maupun di waktu-waktu mendatang seiring langkah-langkah pembangunan yang akan kita tempuh,” ucap Abdul Hadi.

Abdul Hadi juga mengucapkan terima kasih atas 17 Raperda yang diajukan kali ini, memiliki persepsi yang sama dengan anggota dewan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.

”Baik melalui penataan hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan serta kelompok rentan masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan berbagai hal yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.(rls/elhami)