 |
| BANSOS: Bawaslu Wanti-wanti Penyaluran Bansos Jangan Didompleng Peserta Pemilu - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bulog untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) di tahun politik ini.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan jangan sampai bansos menjadi domplengan oleh peserta Pemilu."Berkaitan dengan bansos kan Bulog, karena ini Kementerian Sosial agar bagaimana proses penyaluran bansos. Kami mengingatkan kepada yang bersangkutan agar juga perhatikan penyaluran bansos kepada warga negara sehingga tidak didomplengi oleh peserta pemilu," kata Bagja usai rapat dengan Komisi II DPR, Senin (5/2).
Bawaslu mengaku saat ini terus mengawasi dugaan penyalahgunaan bansos yang ada. Selain bansos, Bawaslu juga mencermati penggunaan sembako dalam kampanye.
Bagja menjelaskan peserta pemilu atau tim kampanye tidak boleh membagi-bagikan sembako. Penggunaan sembako hanya diperbolehkan jika tim kampanye membuat bazar.
"Kami dalam penyaluran itu kami awasi misalnya ada video beredar," ujarnya.
Dugaan politisasi bansos Jokowi
Bagja menyebut Joko Widodo sebagai presiden boleh membagikan bansos. Namun, tidak boleh mempolitisasinya dengan meminta penerima bansos memilih salah satu kandidat.
"Bansos. Kan kepala negara boleh. Kecuali kemudian Pak Jokowi bilang pilih ini ya. Baru enggak boleh," ujarnya.
Sepanjang pengamatan Bagja, Jokowi tidak memposisikan diri sebagai tim kampanye salah satu paslon saat membagikan bansos. Oleh sebab itu, Bagja mengaku sulit menyimpulkan indikasi dugaan penyalahgunaan.
"Selama tindakannya tidak seperti itu, mengatakan demikian [kampanye], itu agak sulit. Karena bansos hadir dalam bantuan pemerintah, dan ini ada pada tahun 2019 juga ada di 2014," ujarnya.
"Yang penting sebagai kepala negara tidak melakukan saat pelaksanaan program pemerintah," imbuhnya.
Sebelumnya, viral beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran di tengah masyarakat jelang di musim kampanye. Beras itu merupakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah mengklarifikasi beras itu sudah dijual ke masyarakat. Bulog tidak bisa mengatur peruntukan beras itu setelah dibeli masyarakat.
"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ucap Bayu dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).(CNN Indonesia/elh)