 |
| MARS BERGERAK : Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Bersama Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah - foto dok Adpim Kalsel |
TOPRILIS.COM,KALSEL - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor berhasil melakukan pengendalian inflasi.
Hal itu, terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri virtual di Commond Center Sekretariah Daerah Provinsi di Banjarbaru, Senin (13/3/2024).
Dalam rakor yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir itu disebutkan pada data Februari lalu, Provinsi Kalsel masuk dalam 10 provinsi terendah inflasi di Indonesia yakni 2,27 persen (y-o-y) sekaligus provinsi terendah inflasi di Kalimantan dibandingkan Provinsi Kalbar (2,56 persen), Kalteng (2,46 persen), Kaltara (2,33 persen), bahkan Kaltim (3,28 persen) yang berada di zona 10 tertinggi inflasi.
Secara nasional, inflasi sebesar 2,75 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,58.
Asisten II Setdaprov Kalsel Muhammad Amin mengatakan, meskipun berada di posisi di bawah inflasi nasional dan masuk 10 daerah terendah, namun masih perlu ada beberapa tindakan upaya menekan lagi inflasi, khususnya terkait ada dua kabupaten di Kalsel yakni Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Utara yang mengalami harga cukup tinggi pada komoditas beras.
Selain itu, diharapkan kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten kota untuk menekan inflasi, sesuai arahan kemendagri.
“Sebagaimana arahan Bapak Gubernur Paman Birin, untuk terus upaya mengendalikan inflasi di Banua akan dilakukan operasi pasar murah. Termasuk juga operasi pasar murah pada Ramadan ini atau menjelang hari raya Idul Fitri nanti,” ujar Amin.
Pada rakor itu, Gubernur Kalsel Paman Birin hadir diwakili oleh Asisten II Setdaprov Kalsel Muhammad Amin, dan didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Saptono, Ketua Tim Harga BPS Kalsel Fachri, Manajer Bank Indonesia Wilayah Kalsel Hildalia, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kalsel Gusnanda, Kepala Bagian Kebijakan Biro Perekonomian Setdaprov Agus Salim, dan pejabat terkait lainnya. (rls/tiwi)