Pemerintah Bakal Berdayakan Dana BOS Demi Makan Siang Gratis

DANA BOS: Pemerintah bakal memberdayakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jalankan program makan siang gratis - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana memulai program makan siang gratis besutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya butuh kurang lebih Rp 253,8 triliun untuk menjalankan program tersebut.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah bakal memberdayakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jalankan program makan siang gratis.

"Rencananya kita formulasikan kalau simulasinya sudah banyak," ujarnya dalam uji coba makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang yang dikutip, Jumat (1/3/2024).

"Kalau SMP, SD, kita relatif punya sistem plan-plan anggaran, salah satunya melalui BOS dan secara spesifik bisa dibuat," sambung dia.

Sebagai informasi, BOS merupakan masuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pos APBN ini masuk dalam anggaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sementara, Airlangga mengaku, pemerintah masih membongkar anggaran APBN 2024 untuk membiayai program makan siang gratis untuk ibu hamil dan bayi lima tahun (balita).

"Kalau yang untuk balita dan ibu hamil, infrastruktur yang ada kita tim PKL. Kita lihat ada instrumen apa yang bisa dimainkan," imbuh Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dalam perhitungan Suara.com, pemerintah membutuhkan anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 1,05 triliun dalam sehari. Hal itu dihitung berdasarkan asum jumlah calon penerima makan siang gratis sebesar 70,5 juta dikalikan dengan anggaran Rp 15.000 per hari.

Sedangkan, jika dalam sebulan atau 20 hari, maka pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 21,15 triliun. Dan dalam setahun, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 253,8 triliun dalam menjalankan program makan siang gratis.

Perlu diingat, perhitungan ini hanya asumsi berdasarkan jumlah penerima dan anggaran yang disediakan pemerintah. Karena, kebijakan makan siang gratis ini belum final, maka bisa saja penerima atau besaran anggaran berubah.(suara.com/elh)