LUNCURKAN: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Government Technology (GovTech) di Istana Negara - Foto Net. |
TOPRILIS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Government Technology (GovTech) di Istana Negara. Langkah ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi. Tugas GovTech Indonesia melakukan standarisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital.
Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.
Disampaikan melalui integrasi ini, nantinya, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi dukungan Presiden agar tercipta percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
"Telah memberikan amanah untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas atau GovTech Indonesia guna kita mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah yang terpadu, solutif, dan tentu transparan," ujarnya di Istana Negara, Senin (27/5).
Menurutnya, kehadiran Govtech berkat dorongan dan kerjasama dari seluruh Kementerian. Upaya ini merupakan buah hasil dari koordinasi bersama semua Kementerian.
"Jadi 400 anak bangsa yang punya kepercayaan bahwa Indonesia bisa. Jadi kalau anak bangsa bisa, tentu kita-kita yang sebagai para mentor mereka harus bisa," ucapnya.
"Dan ini tentu tidak lain, kita terus berjibaku sesuai dengan rapat-rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marinves Pak Luhut, terima kasih. Dan tentu dari pimpinan langsung dari Bapak Menko PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dan tentu para kementerian lembaga yang terus juga mendorong kita bisa bekerjasama," ungkapnya.
Erick menekankan, pihaknya akan memastikan bahwa Govtech akan mengedepankan ramah pengguna. Sehingga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan sistem GovTech tersebut.
Selain itu, Govtech juga merupakan perbaikan dan proses bisnis yang terpadu, transparan dan terukur.
"Karena Bu Menkeu selalu bilang semua harus terukur, transparan, agar semua program-program yang Bapak luncurkan sebagai pimpinan negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari," sebutnya.
Erick menambahkan, pihaknya harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk membuktikan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan baik.
"Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan. Kami mohon dukungan sekali lagi dari semua kementerian. Agar tentu bulan September nanti kita bisa melakukan penugasan ini dengan baik," pungkasnya.(CNBC Indonesia/elh)
Tags
Nasional