Program Rice Cooker Gratis Kembali Dilanjut, Pemerintah Anggarkan Rp85 M

DILANJUTKAN: Program rice cooker gratis akan dilanjutkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Program bagi-bagi rice cooker gratis akan dilanjutkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan anggaran Rp85 miliar di 2024.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu memastikan keberlanjutan program tersebut. Meski, program pembagian alat masak berbasis listrik (AML) ini sempat disetop karena tak mencapai target 500 ribu rice cooker.

"Lanjut (program rice cooker gratis). Lagi dianggarkan ya AML untuk tahun (2024) ini," kata Jisman, dikutip dari detikcom, Selasa (4/6).

"Ada angkanya, kalau enggak salah Rp85 miliar, sekitar 135 ribu (target rice cooker) tahun ini," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM hanya sanggup membagikan 342 ribu unit rice cooker dari target 500 ribu AML. Jisman saat itu mengatakan sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara.

ESDM mulanya menganggarkan Rp347,5 miliar untuk melaksanakan program ini. Program bagi-bagi AML itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023, ada enam kriteria yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan rice cooker gratis ini.

Pertama, rumah tangga pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam. Kedua, keluarga penerima merupakan pengguna golongan tarif keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 VA.

Ketiga, keluarga dengan golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 VA. Keempat, keluarga yang memiliki golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 VA.

Kelima, calon keluarga penerima juga adalah yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah dan memperoleh pasokan listrik selama 24 jam per hari.

Keenam, calon keluarga penerima harus diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.(CNN Indonesia/elh)