 |
| SETUJUI: Tim Pansus II DPRD Balangan foto bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Balangan H Rahmi usai menyetujui draf Finalisasi Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan - Foto Dok BPBD Balangan. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Latar belakang usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yaitu didasari adanya Undang Undang (UU) nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Indonesia dan PP nomor 21 dan nomor 22 tahun 2008 serta PP nomor 23 tahun 2008 dan Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten atau kota.
Karena penanggulangan bencana merupakan layanan dasar yang tergabung dalam salah satu amanah UU nomor 24 tahun 2007 dimana turunannya harus membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan untuk seluruh Kabupaten atau Kota diwajibkan membuat Perda, juga sebagai dasar dan payung hukum dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan.
Untuk itulah Pansus II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja finalisasi Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan, di ruang rapat DPRD Balangan, Senin (3/6/2024).
Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian draft finalisasi Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan.
Lalu ditanggapi dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Balangan, serta persetujuan draft finalisasi Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan oleh Ketua Tim Pansus II.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi mengatakan, dengan adanya Perda ini tentunya BPBD akan memiliki payung hukum sendiri diluar dari UU nomor 24 tahun 2007, serta dapat menguatkan proses koordinasi.
Menurutnya, perusahaan harus berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, dan juga harus dilaksanakan secara pentahelix dimana enam unsur harus terlibat yaitu mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
"Karena bencana adalah urusan bersama bukan saja pemerintah, tapi juga ada beberapa elemen yang terlibat. Dengan adanya Perda ini menjadi acuan dalam rangka mengambil kebijakan menetapkan situasi bencana, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran baik BPBD maupun kerjasama di Kabupaten Balangan," ujarnya.
Lebih lanjut H Rahmi menyampaikan, apresiasi atas segala bentuk komitmen dan dukungan yang diberikan oleh segenap anggota dewan dalam proses pembahasan Raperda ini sehingga dapat disetujui sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Raperda ini akan mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam tiga tahap yaitu, Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana” ujarnya.
Ia berharap semua pihak yang berkepentingan untuk dapat mengambil bagian untuk mengawal dan memberhasilkan setiap kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.(rls/elhami)