Bawaslu Ingatkan ASN Tak Ikut Kampanye Pilkada: Bertugas Sesuai Tupoksi Saja

NETRAL: ASN diminta tidak terlibat kampanye Pilkada 2024 baik secara langsung maupun tidak langsung - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Bawaslu mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas. ASN diminta tidak terlibat kampanye Pilkada 2024 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda. Menurutnya meski ASN memiliki hak suara, tetapi lebih baik ASN bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi dibandingkan ikut dalam Pilkada 2024.

"Kami sih berharap ASN tidak terlibat dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung maupun tidak langsung," kata Herwyn di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2024).

"Jadi ASN benar-benar bertugas saja sesuai dengan Tupoksi-nya masing-masing," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tito Karnavian mengatakan ASN diperbolehkan untuk mengikuti kampanye Pilkada 2024 secara pasif. Itu berarti ASN hanya mendengarkan visi misi calon kepala daerah dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, sebab tidak seperti TNI Polri, ASN memiliki hak pilih.

"Temen ASN ini berbeda dengan TNI dan Polri. Kalau TNI/Polri tidak memiliki hak pilih, kalau ASN mereka punya hak pilih, sehingga itu menurut undang undang baik itu Pilkada dan Pemilu nomor 7 tahun 2017. Saya katakan rekan-rekan ASN diperbolehkan hadir pada saat kampanye. Hadir boleh, kenapa karena dia memiliki hak pilih, dia punya kesempatan mendengar apa visi misi calon pemimpin dimana dia punya hak pilih sehingga dia memiliki preferensi untuk memilih, yang tidak boleh dia berkampanye aktif, jadi berkampanye bersikap pasif, mendengarkan visi misi yang akan dia pilih, itu dia," ucapnya.

"Tapi jangan diterjemahkan Mendagri sebut ASN boleh berkampanye, itu terjadi memberikan keterangan tidak lengkap sehingga menganggap ASN tidak netral. Padahal yang dimaksud ASN diberikan kesempatan untuk mendengarkan visi misi yang dari calon pemimpin supaya dia punya hak pilih lebih tepat, kira-kira begitu. Yang tidak boleh dia aktif, ikut mengelola kampanye, hadir berkampanye, ikut yel-yel tidak boleh dia hanya mendengar untuk kepentingan dia nanti memilih," kata Tito.(detik.com/elh)