Pemerintah Siapkan Kebijakan Satu Peta, Atasi Tumpang Tindih Lahan

KEBIJAKAN: Pemerintah tengah menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) untuk dapat diakses publik - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) untuk dapat diakses publik. Integrasi data dan informasi dalam OMP ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perijinan, terutama penyelesaian tumpah tindih lahan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan selama 8 tahun sejak 2016, mencakup 4 kegiatan kompilasi data, kemudian sinkronisasi dan berbagai data informasi geospasial. Kebijakan ini sudah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 KL di 38 provinsi. Namun selama ini, data tersebut belum bisa diakses publik.

"Kami juga mengharapkan dalam kesempatan dengan Pak Presiden (Jokowi) minggu depan kita akan meluncurkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," kata Susiwijono, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lewat kebijakan ini telah diwujudkan melalui angka ketidaksesuaian pemanfaatan ruang turun dari 77,38 juta ha jadi 57,41 juta ha selama 5 tahun terakhir. Untuk mendorong penyelesaiannya, menurutnya, perlu harmonisasi berbagai kebijakan untuk penuntasannya.

"Ke depan kebijakan ini diharapkan masyarakat luas bisa akses dan pemerintah komitmen untuk selesaikan ketidaksesuaian terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan," kata Airlangga, dalam konferensi pers usai acara.

Airlangga mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain pertama, memperkuat regulasi kebijakan satu peta dan integrasinya dengan Satu Data Indonesia. Kedua, mempercepat penyediaan peta dasar skala besar dan pemetaan partisipatif.

Ketiga, mempercepat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang secara kolaboratif. Keempat membuka akses Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 untuk publik. Kelima, memperkuat keamanan siber, teknologi AI, dan geovisualisasi kebijakan tu peta. Keenam, meningkatkan kapasitas SDM dan skema alternatif pembiayaan kebijakan satu peta.

"Beberapa rekomendasi telah disampaikan dan itu akan disampaikan ke Presiden (Joko Widodo) dalam laporan minggu depan," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, OMP ini tidak dapat diselesaikan dalam Waktu singkat karena kompleksitas persoalan di lapangan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari program ini ialah dilanjutkan di pemerintahan berikutnya di Bawah naungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi ini adalah untuk keberlanjutan dan tadi diadakan pilot project yaitu di Pasuruan dan Kota Waringin Timur. Dengan dua pilot itu, akan jadi pelajaran untuk kota dan kabupaten lain. itu mewakili Jawa dan luar Jawa," jelasnya.

Untuk menuntaskan proyek ini, menurutnya masih banyak hal yang perlu dipenuhi, termasuk di antaranya ketersediaan anggaran program. Airlangga mengatakan, masih diperlukan anggaran yang sangat besar dan sumber daya memadai, termasuk teknologinya untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih.(detik.com/elh)