Pj Bupati Barut Paparkan Evaluasi Kinerja di Kemendagri

BERSALAMAN: Pj Bupati Barut Muhlis (kanan) didampingi Pj Sekda Barut Jufriansyah dan para pejabat eselon II lingkup Pemkab setempat salami tim evaluasi Itjen Kemendagri usai kegiatan evaluasi kinerja Pj Bupati Barut triwulan III Tahun 2024, selasa (9/7/2024) di Itjen Kemendagri, Jakarta - Foto Dok Nett


TOPRILIS.COM, KALTENG- Penjabat Bupati Barito Utara (Barut) Muhlis memaparkan evaluasi kinerja Pj Bupati setempat triwulan III Tahun 2024, selasa (9/7/2024) di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Jakarta.

Pada kesempatan itu Pj Bupati Barut didampingi Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Barut dan kepala perangkat daerah lingkup Pemkab setempat.

Dalam kegiatan evaluasi kinerja Pj Bupati Barut, Tim Evaluasi Ketua Brigjen Rustam (Inspektur I Wilayah Kalimantan Tengah), Plh Inspektur II Ikhsan, Demiati (Pengawas Utama) Aswan (Pengawas Utama), Tuminggu (Auditor Ahli Utama), dan Bahtiar (Pengawas Utama).

Penjabat Bupati Barut Muhlis usai paparan evaluasi kinerja menyatakan dari pelaksanaan evaluasi kinerja daerah ini mampu menghasilkan capaian-capaian yang signifikan terkait penanganan inflasi.

"Di mana di triwulan terakhir posisi inflasi berada di atas tiga dan pada triwulan ini kita justru deflasi artinya angka inflasi minus,” katanya.


Hal itu sudah dilakukan bersama-sama oleh jajaran inflasi mulai dari pengendalian bahan pokok, kemudian juga upaya-upaya untuk menanam cabai bersama-sama, dan selalu rutin melakukan pengecekan barang di dalam gudang serta pasokan-pasokan barang di distributor.

Selain itu, kata dia lagi, Perusahaan Daerah "Batara Membangun" juga memasok beberapa bahan seperti telur walaupun jumlahnya belum begitu besar hal ini bisa menahan laju kenaikan harga telur di Barut.

"Terkait dengan penanganan stunting di Barut, angka stunting di daerah ini berdasarkan hasil survei terbaru (hasil intervensi serentak) sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dari jumah 9.180 balita yang di ukur, hanya sekitar 400-an balita yang stunting," bebernya.

Dia mengatakan, dilihat dari angka stunting di Barut justru jauh turun menjadi 4,4 persen kalau di ukur dari sana dibandingkan dengan hasil SKI. Di mana hasil stunting berada pada angka 15,03 persen.

"Angka tersebut sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan dan betul-betul berdasarkan hasil dari pengukuran dan penimbangan bayi-bayi yang ada di Barut,” tuturnya.

Dirinya juga mengatakan, ini merupakan upaya yang dilakukan bersama-sama seluruh jajaran Pemkab Barut, terutama tim penanggulangan stunting di daerah setempat.

Terkait dengan indikator kemiskinan, dirinya menjelaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Barito Utara sudah semakin berkurang jumlahnya dimana sebelumnya dari ribuan kepala keluarga (KK) menjadi 205 KK.

“Tentunya ini berkat upaya yang dilakukan oleh teman-teman seluruh jajaran Pemkab Barito Utara dan didukung DPRD Barut, di mana kita sudah menggelontorkan anggaran-anggaran bantuan sosial, juga bantuan pangan dan juga berbagai program termasuk diantaranya adalah bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dilakukan beberapa tahun lalu dan tahun ini juga dianggarkan sedemikian rupa,” jelasnya.

Selain itu juga, menurut dia, pada tahun ini ada bantuan untuk kebencanaan. Artinya kalau ada bencana kebakaran langsung di intervensi oleh pemerintah daerah kurang lebih sebesar Rp25 juta sampai Rp28 juta per rumah.

"Sehingga ini juga akan mengurangi beban masyarakat kita yang terkena musibah atau bencana kebakaran. Sedangkan untuk bantuan banjir secara otomatis langsung digelontorkan dengan bantuan-bantuan sembako," ujarnya.

Dia menambahkan angka pengangguran terbuka juga sama, di mana hasilnya, setelah diukur betul bahwa dari jumlah kategori yang ada, hanya menyisakan kurang lebih 1000 jumlah pengangguran terbuka, sehingga kalau angkanya ditotal sekitar 3,03 persen dan sudah jauh dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 3,85 persen.

"Kita selalu berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah berupaya melaksanakan program dan kegiatan ini sebaik mungkin, seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dia mengharapkan dalam kegiatannya bersama-sama dan bila ada hal-hal yang kurang jelas agar dapat koordinasikan selalu dengan Pj Sekda, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Sehingga pelayanan di daerah kita akan semakin baik dan tingkat kepuasan masyarakat kita juga semakin tinggi," tukasnya.

Sumber: Nett

Lebih baru Lebih lama