Siap-Siap, Rekrutmen CPNS 2024 Dibuka Agustus

DIBUKA: Pengumuman rekrutmen CPNS 2024 akan dibuka Agustus 2024 - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas mengungkap pengumuman rekrutmen CPNS 2024 akan dibuka Agustus 2024, bulan depan. Dia mengatakan waktu tersebut mundur lantaran menunggu kelengkapan usulan formasi.

Dia bilang proses verifikasi formasi CPNS sudah mencapai 97 persen. Hanya saja masih tercatat beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasinya.

"Nah ini PNS sudah selesai verifikasinya sudah 97 persen yang CPNS, sehingga ini dalam waktu dekat segera akan diumumkan sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS," ungkap Azwar Anas, ditemui di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Kenapa ini mundur? Kami masih menunggu ada K/L dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan, maka kita tunggu mereka," sambungnya.

Menpan Anas menyampaikan, masih ada beberapa pihak tadi yang belum melengkapi usulan formasinya. Namun, dia tidak merinci K/L atau Pemda mana saja yang belum menyelesaikan proses tersebut.

"Saya harus cek, karena minggu lalu masih ada Kementerian belum mengirim formasi ke kami. Jadi kenapa ini agak terlambat karena ada beberapa kabupaten kota masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami, jangan sampai setelah ujian baru ribut," paparnya.

Masih Ada Verifikasi

Dia menegaskan, setelah proses usulan formasi CPNS tadi, masih ada verifikasi yang dilakukan. Ini untuk memastikan formasi yang diusulkan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

"Setelah mengusulkan pun akan kita verifikasi formasinya sesuai dengan target nasional gak. Misalnya, kita kan minta ada auditor, ternyata mereka gak mengusulkan auditor, yang diusulkan tenaga teknis. Nah padahal tenaga teknis itu sudah ktia kurangi karena nanti terdisrupsi oleh digital misalnya," ungkapnya.

Menpan Anas mengakui masih ada temuan usulan formasi CPNS yang belum sesuai dengan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sehingga dari situlah yang kita perlu verifikasi kadang yang diusulkan pemerintah daerah atau K/L belum sesuai dengan arahan presiden, sesuai dengan target prioritas kita," urai Anas.(liputan6.com/elh)