Uji Coba Makan Bergizi Gratis Sasar Minimal 3.000 Siswa per Provinsi

PROGRAM MBG: Uji coba (pilot project) program makan bergizi gratis (MBG) menyasar minimal 3.000 siswa di setiap provinsi - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mengungkap uji coba (pilot project) program makan bergizi gratis (MBG) menyasar minimal 3.000 siswa di setiap provinsi.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menjelaskan uji coba program MBG dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

Kajian tersebut dilakukan replikasi dari satu titik atau unit, kemudian berkembang menjadi minimal satu unit di setiap provinsi.

Ia pun membuka kemungkinan ada satu provinsi yang memiliki lebih dari satu unit layanan uji coba program MBG karena tergantung keragaman dan jumlah penduduknya.

Karenanya, dia belum bisa menyebutkan jumlah pasti siswa yang terlibat dalam uji coba.

"Begini, satu unit layanan itu 3.000 siswa. Minimal satu provinsi aja Anda bisa hitung kan. Sekarang sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hitung saja minimalnya berapa. Lebih dari itu lah, satu unit layanan itu sekarang 3.000 pax, ada yang lebih dari itu," tutur Hasan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7).

Sementara terkait pihak penyelenggara dan prosesnya, ia menyebutkan belum ada keputusan yang ditentukan tim transisi karena menurutnya hal tersebut bisa dinamis.

Hasan menambahkan target uji coba MBG menyasar siswa SD, SMP, SMA, termasuk ibu hamil. Ia meminta agar tim transisi bisa menjalankan uji coba tersebut dengan optimal tanpa gangguan.

Ia menegaskan uji coba sekaligus kajian program tersebut menggunakan dana internal tim transisi pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, bukan dari anggaran pemerintah.

Adapun program MBG dianggarkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025. Kendati demikian, ia menegaskan belum ada keputusan berapa anggaran setiap porsinya karena uji coba masih berjalan.

"Pak Prabowo belum dilantik, ketika melakukan riset tim juga tentu tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintah," imbuhnya.(CNN Indonesia/elh)