Jokowi Kembali Gratiskan Pajak Pembelian Rumah hingga Akhir 2024

PAJAK RUMAH: Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah mulai 1 September 2024 hingga akhir tahun ini - Foto Net.

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah mulai 1 September 2024 hingga akhir tahun ini.

Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk menjaga keberadaan kelas menengah.

"Khusus untuk insentif pajak, atas persetujuan Bapak Presiden (Jokowi) dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan," jelasnya dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Di mana insentif PPN DTP akan diberikan sebesar 100 persen. Ini sampai dengan Desember 2024, di mana peraturan menteri keuangan (PMK)-nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," lanjut Airlangga.

Pemerintah sudah pernah menggratiskan PPN perumahan pada November 2023 dan Desember 2023, lalu dilanjutkan di Januari 2024-Juni 2024. Setelah itu, pemerintah hanya memberi keringanan pajak sebesar 50 persen.

Dengan pengumuman ini, berarti pemerintah memperpanjang masa pemberian PPN DTP sebesar 100 persen tersebut.

"Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), FLPP ini dari semula target sebesar 166 ribu unit ditingkatkan menjadi 200 ribu unit," kata Airlangga.

"Jadi, dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi," tegasnya.

Penambahan kuota FLPP sejalan dengan ucapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Ia saat itu mengatakan rumah murah sudah habis dan bakal meminta kuota tambahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di lain sisi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan belanja masyarakat kelas menengah memang berfokus pada makanan dan minuman. Sedangkan konstruksi menjadi pengeluaran kedua terbesar dari middle class di Indonesia.

"Perumahan menjadi prioritas. Ini menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar setelah makanan dan minuman, sehingga bagi kelas menengah sektor perumahan ini menjadi penting," tutup Airlangga.(CNN Indonesia/elh)