 |
| KUNKER : Komisi I DPRD Kalsel kunker ke BKPSDM Bali - |
TOPRILIS.COM, KALSEL – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali di Denpasar. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mempelajari implementasi kebijakan dan peraturan terkait tarif layanan pelatihan, yang menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kalsel.
Rombongan Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Habib Hamid Bahasyim, diterima langsung oleh Kepala Diklat dan UPTD PKSDM BKPSDM Provinsi Bali, Gde Hendra Pranata, S.STP., M.Si. Bali dipilih sebagai tujuan kunjungan karena dianggap memiliki kebijakan inovatif dalam pengelolaan anggaran dan penentuan tarif pelatihan yang terstruktur.
“Bali menjadi pilihan kunjungan karena mereka memiliki sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan kebijakan tarif pelatihan yang terstruktur. Kami ingin mempelajari bagaimana peraturan tarif ini diterapkan dan dampaknya terhadap efektivitas pelatihan,” jelas Ilham Noor, S.T., Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel.
Dalam kunjungan ini, anggota Komisi I berharap dapat memperoleh wawasan yang dapat digunakan untuk menyusun atau merevisi peraturan serupa di Kalsel, sehingga tarif layanan pelatihan dapat lebih efektif, transparan, dan berdaya guna bagi peningkatan kapasitas pegawai daerah.
Habib Hamid Bahasyim menambahkan, “Kami ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana BKPSDM Bali meningkatkan kapasitas pegawai dan pendapatan daerah melalui kerjasama dengan kabupaten tetangga. Ini akan menjadi contoh bagi kami di Kalsel untuk meningkatkan SDM dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola yang lebih baik.”
Gde Hendra Pranata, S.STP., M.Si., menyambut positif kunjungan ini dan mengungkapkan, “Kami berharap tata kelola BLUD yang telah kami terapkan di Bali bisa menjadi acuan bagi Kalsel. Sistem ini memungkinkan UPTD PKSDM Bali untuk mandiri dan tidak bergantung pada APBD, serta dapat meningkatkan PAD daerah.”
BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang diterapkan oleh UPTD PKSDM Bali bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan cara yang responsif, efisien, dan berkualitas tinggi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang untuk menerapkan kebijakan serupa di Kalsel, demi memperkuat pengelolaan SDM dan meningkatkan pendapatan daerah. (rls/tiwi)