 |
| SOROTI : FPD Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, Selasa, 11/02/2025, bertempat di Aula Rapat Lt.3 Disperkim Provinsi Kalsel, Banjarbaru. - dprdkalsel |
TOPRILIS.COM, KALSEL – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, H. Mustohir Arifin, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap standar perumahan dan kawasan permukiman dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) 2025 yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel.
Dalam forum yang membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan isu strategis rencana pembangunan 2025-2029 ini, H. Mustohir Arifin atau yang akrab disapa H. Imus, meminta SKPD terkait lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan standarisasi perumahan berjalan sesuai aturan.
"Kami menemukan banyak kasus rumah subsidi sudah selesai dibangun, tetapi jalannya masih belum diaspal. Ada juga perumahan yang belum memiliki akses air bersih," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi developer agar memenuhi standar perumahan layak huni. "Dinas terkait harus menekan para pengembang agar memenuhi kewajibannya," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kalsel, Musyidah Aminy, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyinkronkan program pembangunan perumahan dengan RPJMD pusat dan daerah. Ia berharap diskusi ini bisa melahirkan solusi konkret guna meningkatkan kualitas hunian di Kalimantan Selatan. (rls/tiwi)