Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Pantau Ketat Pengadaan Barang dan Jasa

INGATKAN KEPALA DAERAH: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mewanti-wanti para kepala daerah periode 2024-2029 yang baru saja dilantik untuk memantau ketat pengadaan barang dan jasa di jajarannya - Foto Net. 

TOPRILIS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mewanti-wanti para kepala daerah periode 2024-2029 yang baru saja dilantik untuk memantau ketat pengadaan barang dan jasa di jajarannya. Tujuannya demi menutup celah potensi korupsi.  

"Kepala daerah yang baru diharapkan bisa memberikan penekanan kepada seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan melakukan transparansi. Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi," kata Setyo seusai acara peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 di Jakarta, Rabu (5/3/2025).  

Disampaikan Setyo, indikator MCP mencakupi delapan fokus area antara lain perencanaan penganggaran, sektor perizinan, manajemen terhadap aset, pengadaan barang dan jasa, masalah anggaran, serta manajemen terhadap ASN. Pada 2024, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan MCP di 546 pemerintah daerah. Hasil evaluasi MCP 2024 menunjukkan total nilai capaian nasional sebesar 76. 

Namun, Setyo menyoroti soal skor dalam hal pengadaan barang dan jasa yang hanya sebesar 68. Oleh sebab itu, dia meminta para kepala daerah untuk memberikan atensinya terhadap fokus area tersebut.  

"Skor yang menjadi perhatian, yang nilainya masih di bawah adalah terkait masalah pengadaan barang dan jasa. Skornya di angka 68. Ini sangat jauh dibandingkan 76 ke 68. Ini menjadi perhatian bagi kepala daerah," ujar Setyo.  

Dalam kesempatan yang sama, Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya menekankan pentingnya peluncuran MCP 2025. Tujuannya demi bisa mendukung perbaikan tata kelola di pemerintah daerah.  

"Kolaborasi KPK bersama BPKP dan Kemendagri diharapkan terus berlanjut ditingkatkan dalam upaya perbaikan peningkatan tata kelola di daerah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan KPK bisa menjadi perhatian para kepala daerah," ucap Setyo.(beritasatu.com/elh)