 |
| DUKUNG: Warga dukung Undang-Undang TNI - Foto Dok Pendik 1001. |
TOPRILIS.COM, KALSEL - Warga Desa Rantau Karau Hulu menyatakan dukungan penuh terhadap Undang-Undang TNI. Dukungan ini disampaikan melalui aksi positif dengan melaksanakan kegiatan gotong-royong pembersihan dan pemeliharaan sarana air bersih yang dibangun melalui program TNI Manunggal Air Bersih (TMAB) yang digelar oleh Kodim 1001/HSU-BLG, Sabtu, (29/3/2025).
Masyarakat menilai bahwa UU TNI membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga, terutama dalam meningkatkan sinergi antara TNI dan masyarakat sipil dalam berbagai aspek, termasuk pertahanan, pembangunan, dan stabilitas keamanan.
Menurut sejumlah warga, keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial dan pembangunan di daerah membuktikan bahwa keberadaan institusi ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga kesejahteraan rakyat.
"Kami melihat bagaimana TNI hadir di tengah masyarakat, membantu pembangunan, membuka akses air bersih, serta memastikan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya UU TNI yang baru disahkan DPR RI, kami berharap sinergi ini semakin kuat dan berkelanjutan," ujar Humaidi, selaku Kepala Desa Rantau Karau Hulu.
Humaidi juga menambahkan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya.
"Dulu kami sering kesulitan mendapatkan air bersih, sekarang berkat bantuan TNI, akses kami lebih mudah. Harapan kami dengan UU TNI ini bisa memperkuat peran mereka dalam membantu rakyat, tentu kami sangat mendukung," imbuhnya dengan penuh semangat.
Warga mendukung penuh UU TNI ini karena mereka telah melihat sendiri dampak positif kedekatan TNI dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
TNI selalu hadir dalam penanggulangan bencana seperti banjir dan kebakaran, membantu warga yang terdampak dengan cepat dan sigap. Selain itu, para Babinsa juga aktif dalam pendampingan pertanian, memberikan solusi kepada petani untuk meningkatkan hasil panen.
Program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pun terbukti membawa manfaat besar, terutama dalam peningkatan infrastruktur, dan sanitasi di desa-desa terpencil.
Meski demikian, tak sedikit pula yang mengingatkan bahwa UU TNI ini harus tetap menjaga keseimbangan antara peran TNI dan supremasi sipil dalam pemerintahan.
Beberapa tokoh masyarakat menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam implementasi aturan ini agar tidak mengarah pada Dwi Fungsi ABRI seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru.
Dicontohkan oleh masyarakat Program TMAB yang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1001/HSU-BLG sendiri mendapat apresiasi luas dari masyarakat setempat. Program ini dianggap sangat membantu warga, khususnya dalam penyediaan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak di wilayah tersebut.
Dengan adanya dukungan penuh dari warga terhadap UU TNI, sangat diharapkan kebijakan ini mampu memperkuat peran TNI dalam pembangunan nasional tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.(Pendim 1001/elh)